MODUL
	KEUANGAN NEGARA
(UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003)  	
	 6 JP (270 menit) 	

	Pendahuluan	
		Dalam rangka peningkatan profesional dibidang keuangan maka ditempuh melalui pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) dimana dengan Dikbangspes tersebut diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan serta kemampuan dalam pengurusan keuangan.
	Keuangan Negara  adalah  semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Materi pelajaran Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang  Keuangan Negara  diberikan kepada para didik agar peserta didik  memahami pengelolaan hak dan kewajiban negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
	Bahan ajaran  ini merupakan suatu pedoman bagi peserta didik Dikbangspes Pama/PNS Gol. III Bendahara Pengeluaran, dengan harapan  setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik  mampu mengelola hak dan kewajiban negara sesuai peraturan perundang-undangan pada satuan wilayah masing-masing.	

	Standar Kompetensi  	
	Mampu menerapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	

	Kompetensi Dasar	
	1.	Memahami konsep keuangan negara
Indikator Hasil Belajar:
a.	Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan keuangan negara.
b.	Menjelaskan tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara.

2.	Memahami tata cara penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah
Indikator Hasil Belajar:
a.	Menjelaskan tata cara penyusunan dan penetapan APBN.
b.	Menjelaskan tata cara penyusunan dan penetapan APBD.

3.	Memahami tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN dan APBD
Indikator Hasil Belajar:
a.	Menjelaskan tentang pelaksanaan APBN dan APBD
b.	Menjelaskan pertanggungjawaban APBN dan APBD.

4.	Memahami ketentuan pidana, sanksi administratif dan ganti rugi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD
Indikator Hasil Belajar:
a.	Menjelaskan tentang ketentuan pidana terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
b.	Menjelaskan tentang sanksi administrasi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
c.	Menjelaskan tentang ganti rugi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.	

	Materi  Pelajaran	
	1.	Pokok Bahasan 1:
Konsep keuangan negara.
Sub Pokok Bahasan 1:
a.	Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan keuangan negara.
b.	Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara.

2.	Pokok Bahasan 2:
Tata cara penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah
Sub Pokok Bahasan 2:
a.	Tata cara penyusunan dan penetapan APBN.
b.	Tata cara penyusunan dan penetapan APBD.

3.	Pokok Bahasan 3:
Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN dan APBD
Sub Pokok Bahasan 3:
a.	Pelaksanaan APBN dan APBD.
b.	Pertanggungjawaban APBN dan APBD.

4.	Pokok Bahasan 4:
Ketentuan pidana, sanksi adminstratif dan ganti rugi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD
Sub Pokok Bahasan 4:
a.	Ketentuan pidana terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
b.	Sanksi administrasi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
c.	Ganti rugi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.	

	Metode  Pembelajaran	
	1.	Metode Ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi konsep keuangan negara, tata cara penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN dan APBD serta ketentuan pidana, sanksi administratif dan ganti rugi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksaaan APBN dan APBD.
2.	Metode Tanya Jawab 
Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi dan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi yang telah disampaikan oleh pendidik tentang materi konsep keuangan negara, tata cara penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBN dan APBD serta ketentuan pidana, sanksi administratif dan ganti rugi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksaaan APBN dan APBD.   
3.	Metode Diskusi
Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik berdiskusi tentang tata cara penyusunan dan penetapan APBN, tata cara pelaksanaan APBN dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.	

	Alat, Media, Bahan dan Sumber Belajar	
	1.	Alat/media dan bahan: 
a.	Laptop.
b.	LCD.
c.	Flip chart.
d.	Whiteboard.
e.	OHP.
f.	Slide.Kertas.
g.	Alat tulis.

2.	Sumber Belajar: 
-	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	

	Kegiatan  Pembelajaran	
	1.	Tahap awal: 10 menit
a.	Pendidik melaksanakan apersepsi:
1)	pendidik melaksanakan perkenalan.   
2)	pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.   
3)	pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. 
b.	Peserta didik menyimak, menanggapi dan melaksanakan instruksi pendidik.

2.	Tahap inti : 245 menit
Tahap inti 1 : penyampaian materi: 60 menit
a.	Pendidik menyampaikan  materi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan keuangan negara, dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. 
b.	Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.
c.	Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.
Tahap Inti 2 : penyampaian materi: 70 menit
a.	Pendidik menyampaikan  materi tentang tata cara penyusunan dan penetapan APBN, dan tata cara penyusunan dan penetapan APBD.
b.	Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.
c.	Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 
Tahap Inti 3 : penyampaian materi: 70 menit
a.	Pendidik menyampaikan  materi tentang pelaksanaan APBN dan APBD serta pertanggungjawaban APBN dan APBD.
b.	Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.
c.	Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.
Tahap Inti 4 : penyampaian materi: 45 menit
a.	Pendidik menyampaikan  materi tentang ketentuan pidana terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD, sanksi administrasi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD, dan ganti rugi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
b.	Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.
c.	Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami.

3.	Tahap akhir: 15 menit
a.	Pendidik melakukan penguatan terhadap materi yang telah diberikan.
b.	Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah diberikan.
c.	Pendidik memberikan feed back kepada peserta didik mengenai proses pembelajaran.
d.	Pendidik menyimpulkan materi dan menutup pembelajaran.

	Tagihan/Tugas	
	Peserta didik secara kelompok melaporkan secara tertulis hasil diskusi yang telah dilakukan.	

	Lembar Kegiatan	
	Materi diskusi :
1.	Kelompok I membahas : Tata cara penyusunan dan penetapan APBN
2.	Kelompok II membahas : Tata cara pelaksanaan APBN
3.	Kelompok III membahas : Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN	

   	Bahan Bacaan	
	POKOK BAHASAN 1
KONSEP KEUANGAN NEGARA

1.	Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan keuangan negara
a.	Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
b.	Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
c.	Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
d.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. 
e.	Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
f.	Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
g.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
h.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
i.	Penrimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
j.	Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.
k.	Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
l.	Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
m.	Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
n.	Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
o.	Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
p.	Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
q.	Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.	Kekuasaan atas pengelolaan Keuangan Negara
a.	Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana dimaksud  :
1)	dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
2)	dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
3)	diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4)	tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

b.	Menteri keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas  pengelolaan fiskal melaksanakan tugas :
1)	Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
2)	Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
3)	Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
4)	Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
5)	Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah    ditetapkan dengan undang-undang;
6)	Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
7)	menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
8)	melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

c.	Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut :
1)	Menyusun rancangan anggaran kementerian Negara/ lembaga yang dipimpinnya;
2)	Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3)	Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
4)	Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan   menyetorkannya ke Kas Negara;
5)	mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
6)	mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
7)	menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
8)	melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

d.	Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah  :
1)	dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
2)	dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

e.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
1)	menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
2)	menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3)	melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4)	melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
5)	menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

f.	Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
1)	menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2)	menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3)	melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
4)	melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5)	mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
6)	mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
7)	menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

POKOK BAHASAN 2
TATA CARA PENYUSUNAN 
DAN PENETAPAN APBN DAN APBD

1.	Tata cara Penyusunan dan Penetapan APBN 
a.	Ruang lingkup
1)	APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang  ditetapkan tiap tahun dengan undang- undang.
2)	APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan    pembiayaan.
3)	Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
4)	Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelak- sanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
5)	Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
6)	APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
7)	Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.
8)	Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

b.	Penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
1)	Pemerintah Pusat menyampaikan  pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya  kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
2)	Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
3)	Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

c.	Pengajuan Rancangan APBN
1)	Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
2)	Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
3)	Rencana kerja dan anggaran  disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
4)	Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.
5)	Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.
6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

d.	Pengajuan RUU APBN
1)	Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
2)	Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
3)	Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
4)	Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai   Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
5)	APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit   organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
6)	Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang tersebut, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

2.	Tata cara Penyusunan dan Penetapan APBD   
a.	Ruang lingkup APBD
1)	APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
2)	APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan     pembiayaan.
3)	Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
4)	Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

b.	Penyampaian Kebijakan Umum APBD
1)	APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan  pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2)	Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam diatas berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
3)	Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
4)	Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
5)	Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
6)	DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
7)	Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

c.	Penyusunan RABPD
1)	Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
2)	Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
3)	Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

d.	Pengajuan Rancangan Perda APBD
1)	Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
2)	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
3)	DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
4)	Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
5)	APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
6)	Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

		

POKOK BAHASAN 3
TATA CARA PELAKSANAAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PELAKSANAAN APBN DAN APBD

1.	Pelaksanaan APBN dan APBD 
a.	Pelaksanaan APBN
	APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
1)	Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
2)	Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
3)	Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja;
4)	Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

	Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud di atas untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

b.	Pelaksanaan APBD
	Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.Laporan tersebut  disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
1)	Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2)	Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.
3)	Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

	Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia angga- rannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun angga- ran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk menda- patkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

2.	Pertanggungjawaban APBN dan APBD
a.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
1)	Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2)	Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
3)	Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud diaatas disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

b.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1)	Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDkepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Peme- riksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2)	Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.     
3)	Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut diatas disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
4)	Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan  

    POKOK BAHASAN 4
KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF DAN GANTI RUGI TERHADAP PENYIMPANGAN DALAM PELAKSANAAN APBN DAN APBD

1.	Ketentuan Pidana terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD 
a.	Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
b.	Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2.	Sanksi Administrasi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD
Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

3.	Ganti rugi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan APBN dan APBD
a.	Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
b.	Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap bendahara  bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.	

	Rangkuman	
	1.	Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
2.	Pengelola hak dan kewajiban negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.  	

	Soal Latihan	
	1.	Jelaskan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara !
2.	Jelaskan tata cara penyusunan dan penetapan APBN ! 
3.	Jelaskan tata cara pelaksanaan APBN !
4.	Jelaskan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN !